Catatan Editor: Yu Guoqing adalah seorang profesor dan peneliti dari Institut Studi Asia Barat dan Afrika di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok. Artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan belum tentu merupakan pandangan CGTN.
Sifat politik Palestina yang kompleks dan beraneka ragam memiliki akar sejarah yang dalam, yang telah menyebabkan berkembang biaknya berbagai faksi saat ini.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang didirikan di Yerusalem pada bulan Mei 1964, secara luas diakui sebagai satu-satunya perwakilan sah seluruh rakyat Palestina. Pengakuan ini diperkuat pada bulan Oktober 1974 selama KTT Arab ketujuh. Fatah, partai terbesar dan paling berpengaruh dalam PLO, secara resmi didirikan pada tahun 1965.
Awalnya menganjurkan perjuangan bersenjata untuk membebaskan wilayah Palestina, Fatah, di bawah kepemimpinan Yasser Arafat hingga kematiannya pada tahun 2004, secara bertahap mengambil sikap yang lebih moderat dan pragmatis, menganjurkan pengakuan Israel dan mencari penyelesaian damai atas konflik Arab-Israel berdasarkan formula tanah untuk perdamaian. Mahmoud Abbas menggantikan Arafat sebagai ketua Komite Eksekutif PLO.
Sebaliknya, Hamas, Gerakan Perlawanan Islam, muncul di Jalur Gaza yang diduduki Israel pada tahun 1980-an dan secara resmi didirikan pada tahun 1987. Hamas secara konsisten menolak keberadaan Israel dan telah mengupayakan pembentukan negara Palestina di semua wilayah yang diduduki oleh Israel melalui perjuangan bersenjata. Meskipun Perjanjian Oslo ditandatangani pada tahun 1993 antara Israel dan PLO, yang memulai proses pemerintahan sendiri Palestina di Gaza dan Tepi Barat, Hamas tidak pernah mengakui perjanjian ini. Pada bulan Januari 2006, Hamas memenangkan pemilihan legislatif Palestina dan mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 2007, Hamas telah mengusir pasukan Fatah dari Gaza, yang mengakibatkan pemerintahan Palestina terbagi dengan Hamas mengendalikan Gaza dan Fatah memerintah Tepi Barat.
Perundingan rekonsiliasi baru-baru ini di Beijing melibatkan 12 faksi lainnya, yang sebagian besar didirikan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Meskipun pandangan politik dan kegiatan mereka berbeda, yang sering dilakukan di luar wilayah Palestina, mayoritas kelompok ini mengakui PLO sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina.
Penandatanganan Deklarasi Beijing oleh faksi-faksi ini merupakan perkembangan signifikan yang berpotensi berimplikasi pada konflik Israel-Palestina dan proses perdamaian Timur Tengah yang lebih luas. Pertama, pengakuan masyarakat internasional atas deklarasi tersebut menggarisbawahi keinginan mendesak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka. Sikap bersatu ini dapat membantu menggalang dukungan internasional bagi negara Palestina, yang berpotensi mengarah pada keanggotaan resmi Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan meningkatkan kedudukannya di dunia.
Kedua, Deklarasi Beijing membahas kebutuhan mendesak untuk menghentikan konflik Gaza melalui peta jalan tiga langkah, yang menekankan peningkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan mendorong negosiasi untuk gencatan senjata permanen. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi rekonstruksi pascakonflik Gaza.
Selain itu, deklarasi tersebut mengirimkan pesan yang jelas kepada Israel dan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, dengan menyoroti upaya perdamaian Tiongkok dan dukungan internasional yang luas, termasuk dari negara-negara Arab, PBB, dan Uni Eropa, untuk perjuangan Palestina. Deklarasi tersebut mendesak AS dan Israel untuk mengambil langkah-langkah efektif guna meringankan situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza dan mempercepat negosiasi dengan perwakilan Palestina untuk mengamankan pembebasan sandera – tujuan yang dianut kedua negara.
Dalam konteks kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, deklarasi tersebut akan menambah tekanan pada operasi militer Israel di Gaza. Sementara AS dan negara-negara Barat lainnya mungkin meragukan kelayakan konsensus yang dicapai oleh faksi-faksi Palestina, negara-negara Arab harus menyambutnya dengan sikap positif.
Jika terjadi gencatan senjata di Gaza, masyarakat internasional harus segera memulai putaran baru perundingan perdamaian Timur Tengah yang lebih inklusif dan representatif. Dengan demikian, Deklarasi Beijing dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi upaya perdamaian di masa mendatang di kawasan tersebut.
