Deklarasi Beijing: Babak baru persatuan Palestina

Catatan Editor: Bobby Naderi adalah jurnalis yang tinggal di London, kontributor tamu di media cetak, radio, dan televisi, serta pembuat film dokumenter. Artikel ini mencerminkan pendapat penulis, dan belum tentu mencerminkan pandangan CGTN.

Faksi-faksi Palestina sepakat untuk mengakhiri perpecahan mereka dan memperkuat persatuan dengan menandatangani Deklarasi Beijing. Deklarasi bersejarah itu ditandatangani saat upacara penutupan pertemuan puncak rekonsiliasi di Beijing pada 23 Juli.

Deklarasi tersebut merupakan titik balik yang penting. Dengan pernyataan ini, Beijing telah menegaskan kembali komitmennya untuk mengakhiri perpecahan politik selama 17 tahun antara Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dan Fatah, yang menguasai Otoritas Palestina dan mengelola wilayah-wilayah di Tepi Barat. Sebanyak empat belas faksi Palestina menghadiri pertemuan puncak tersebut, dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.

Tonggak sejarah diplomatik

Deklarasi Beijing berupaya mengakhiri perpecahan politik berkepanjangan yang telah menimpa pemerintah Palestina sejak Hamas memenangkan pemilu tahun 2006 dan menguasai Jalur Gaza. Perpecahan tersebut menghambat tanggapan Palestina yang bersatu terhadap berbagai masalah politik, sosial, dan ekonomi. Semua kelompok Palestina kini berkomitmen pada pendekatan kooperatif terhadap administrasi yang merupakan langkah awal yang penting menuju pembentukan pemerintah persatuan di wilayah Palestina.

Tidak sulit untuk memahaminya — tidak hanya berdasarkan pertimbangan keamanan tetapi juga pertimbangan ideologis. Pemerintahan yang bersatu dapat menghasilkan strategi yang lebih terstruktur dan efektif untuk mengatasi masalah internal dan eksternal. Tanpa adanya persatuan, faksi-faksi Palestina tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial ekonomi rakyat mereka yang terus meningkat, apalagi menghadirkan front persatuan dalam perundingan damai dengan Israel.

Pada kenyataannya, Tiongkok telah mampu mencapai keseimbangan dalam hubungannya dengan semua pihak yang terlibat dalam perjuangan Palestina. Pendekatan metodis Tiongkok sangat penting untuk memajukan proses perdamaian yang lebih komprehensif, karena Tiongkok masih memiliki hubungan ekonomi dengan Israel. Kemampuan beradaptasi dan dedikasi diplomatik semacam ini adalah alasan mengapa Tiongkok mampu bekerja sama secara efektif dengan para pemimpin Palestina dan Israel.

Dampak potensial

Front Palestina yang bersatu dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil di wilayah Palestina, menurunkan ketegangan internal, dan menciptakan lingkungan konstruktif yang lebih sesuai untuk pembangunan sosial ekonomi dan rencana rekonstruksi pascaperang di Gaza. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa pertikaian internal hanya menghasilkan kekerasan dan stagnasi ekonomi yang menghancurkan.

Hanya melalui representasi tunggal dan kohesif dalam perundingan dengan Israel dan pihak internasional lainnya, Palestina dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam penyelesaian konflik. Tanpa adanya pemerintahan persatuan Palestina, tidak akan ada posisi kebijakan yang konsisten dan logis untuk meningkatkan efektivitas keterlibatan diplomatik.

Kesepakatan yang ditengahi Beijing menjadi contoh sukses bagi mitra perdamaian berpengaruh lainnya untuk diikuti. Kesepakatan ini dapat dan harus menginspirasi para perantara lain untuk lebih terlibat dalam mendukung pembentukan pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara. Sama seperti pemerintah Cina, mereka juga harus mendukung perjuangan Palestina dengan memberikan bantuan kemanusiaan darurat. Menurut Presiden Cina Xi Jinping, “penderitaan luar biasa” di Gaza “tidak boleh berlanjut tanpa batas waktu” dan “keadilan tidak boleh absen selamanya.”

Kemunduran geopolitik

Kebenaran biasanya sulit dan tidak mengenakkan. Kendala utama deklarasi persatuan mungkin adalah tidak adanya langkah-langkah penegakan hukum yang nyata untuk menjamin kepatuhan oleh pihak-pihak yang berpartisipasi. Ada kemungkinan bahwa beberapa faksi Palestina mungkin tidak menindaklanjuti komitmen mereka jika tidak ada prosedur akuntabilitas atau insentif yang jelas.

Sungguh pahit rasanya untuk mengatakan bahwa masyarakat internasional di masa lalu telah melakukan upaya yang gagal untuk mencapai rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Latar belakang historis dari kemunduran geopolitik ini mungkin juga menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan hidup jangka panjang Deklarasi Beijing. Karena persaingan sengit atas kekuasaan, pemerintahan persatuan di masa depan mungkin menghadapi pertentangan dari kelompok-kelompok ekstremis yang memiliki pengaruh kuat. Perlawanan internal ini dapat dengan mudah memicu konflik baru dari Gaza hingga Tepi Barat dan hingga ke wilayah perbatasan Israel-Lebanon.

Dan ada masalah yang lebih dalam. Beberapa pelaku regional dan internasional dengan kepentingan dan tujuan yang saling bertentangan mungkin menggunakan kekuasaan untuk melemahkan upaya Tiongkok dalam mencapai gencatan senjata yang langgeng. Argumennya adalah bahwa seperti halnya pemerintah Tiongkok, masyarakat internasional juga diharapkan untuk berinvestasi besar dalam kemauan politik untuk membantu melaksanakan deklarasi persatuan. Tidak seperti masa lalu, koordinasi semacam itu seharusnya tidak absen dari kesepakatan baru.

Untuk memahaminya, kesepakatan yang baik telah terjadi dan penyelesaian Israel-Palestina yang sejalan dengan kesepakatan tersebut mungkin juga dapat dicapai. Deklarasi Beijing menjadi contoh positif dari pengaruh diplomatik Tiongkok yang semakin besar dan kapasitasnya untuk membantu mewujudkan penyelesaian selama bertahun-tahun di luar perbatasannya sendiri. Hal ini merupakan demonstrasi dedikasi Tiongkok terhadap perdamaian dan stabilitas Timur Tengah, yang meningkatkan status politiknya sebagai kekuatan global yang tegas dan bertanggung jawab.

(Jika Anda ingin berkontribusi dan memiliki keahlian khusus, silakan hubungi kami di [email protected]. Mengikuti @pendapat_thouse di X, sebelumnya Twitter, untuk mengetahui komentar terkini di Bagian Opini CGTN.)