Mahkamah Agung AS pada hari Rabu menolak untuk menghidupkan kembali rencana keringanan utang mahasiswa Presiden Joe Biden, memberikan dorongan kepada negara-negara bagian yang dipimpin Partai Republik yang telah menuntut untuk memblokirnya.
Para hakim menolak permintaan pemerintah untuk mencabut sementara keputusan pengadilan yang menghentikan rencana tersebut, yang dirancang untuk menurunkan pembayaran bulanan bagi jutaan peminjam dan mempercepat pengampunan pinjaman bagi sebagian orang.
Menyusul keputusan Mahkamah Agung pada Juni 2023 yang memblokir rencana Biden sebelumnya untuk membatalkan utang ratusan miliar dolar, pemerintahannya mengatakan akan terus memberikan keringanan utang mahasiswa kepada sebanyak mungkin peminjam.
Gedung Putih pada bulan Agustus 2023 meluncurkan kebijakan yang disebut rencana Saving on a Valuable Education, atau SAVE, yang disebut-sebut sebagai “rencana pembayaran paling terjangkau yang pernah dibuat.”
Rencana tersebut akan memotong pembayaran pinjaman kuliah bulanan dari 10 persen menjadi 5 persen dari pendapatan diskresioner peminjam, yang akan menghemat peminjam biasa sekitar $1.000 per tahun, menurut Gedung Putih.
Manfaat lain dari rencana tersebut termasuk penangguhan pembayaran oleh peminjam yang berpenghasilan kurang dari $32.000 per tahun hingga pendapatan mereka melebihi jumlah tersebut. Rencana tersebut juga akan memberikan penghapusan utang untuk beberapa pinjaman kecil hanya dalam waktu 10 tahun, dibandingkan dengan jangka waktu 20 atau 25 tahun berdasarkan peraturan sebelumnya.
Pemerintah memperkirakan bahwa rencana tersebut akan membebani pembayar pajak sekitar $156 miliar selama 10 tahun, tetapi jaksa agung negara bagian dari Partai Republik berpendapat bahwa biaya sebenarnya mencapai sekitar $475 miliar. Beberapa bagian mulai berlaku pada bulan Februari sementara yang lain ditetapkan mulai berlaku pada bulan Juli.
Tujuh negara bagian yang dipimpin Partai Republik menggugat untuk memblokir program tersebut pada bulan April 2024, dengan alasan bahwa Departemen Pendidikan AS di bawah pemerintahan Biden telah melampaui kewenangan hukumnya dengan memberlakukan rencana keringanan utang mahasiswa.
Pada bulan Juni, Hakim Distrik AS John Ross di St. Louis memblokir administrasi pada tahap awal dari penerapan ketentuan rencana SAVE yang akan memberikan pengampunan pinjaman kepada peminjam tertentu.
Putusan Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kedelapan yang berpusat di St. Louis pada tanggal 9 Agustus lebih jauh lagi, yaitu memblokir rencana keringanan utang pemerintah secara keseluruhan sementara kasus tersebut berlanjut. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengajukan gugatan darurat ke Mahkamah Agung.
Menteri Pendidikan AS Miguel Cardona mengatakan pemerintahan Biden sangat tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Banding Kedelapan, yang menyatakan keputusan itu akan memaksa jutaan peminjam membayar ratusan dolar lebih banyak setiap bulan.
Jaksa Agung Missouri Andrew Bailey, seorang Republikan, memuji keputusan Mahkamah Agung pada hari Rabu. Missouri adalah penggugat utama dalam gugatan tersebut.
“Perintah pengadilan ini merupakan pengingat yang jelas bagi Pemerintahan Biden-Harris bahwa Kongres tidak memberi mereka kewenangan untuk membebani pekerja Amerika dengan utang Ivy League milik orang lain senilai $500 miliar,” katanya. “Ini adalah kemenangan besar bagi setiap warga Amerika yang masih percaya untuk membiayai hidup mereka sendiri.”
Tantangan terpisah oleh sejumlah negara bagian yang dipimpin Partai Republik terhadap program keringanan utang pemerintah sedang tertunda di Pengadilan Banding Sirkuit Kesepuluh AS yang berpusat di Denver.
Putusan Mahkamah Agung 6-3 tahun lalu, yang didukung oleh enam hakim konservatifnya, memblokir rencana Biden untuk membatalkan utang pinjaman mahasiswa sebesar $430 miliar – sebuah langkah yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi hingga 43 juta warga Amerika dan memenuhi janji kampanye.
Para hakim konservatif menerapkan doktrin “pertanyaan utama”, sebuah pendekatan hukum yang memberikan keleluasaan luas kepada para hakim untuk membatalkan tindakan lembaga eksekutif yang memiliki “signifikansi ekonomi dan politik yang besar” kecuali jika Kongres secara jelas mengizinkannya dalam undang-undang.
